Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengadakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Pergub Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (17/9).
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Zuliansyah, SH, M.Si. Dalam Berbagainya, ia menegaskan bahwa pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyusunan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus melalui proses harmonisasi agar selaras dengan norma hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Menurut Zuliansyah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus sejalan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperhatikan kapasitas fiskal, indeks kemahalan konstruksi, prestasi kerja, dan pertimbangan tujuan lainnya. Hal ini juga mendukung terwujudnya ASN yang profesional, akuntabel, melayani, dan adaptif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
Rapat ini diikuti oleh sejumlah peserta, yakni Ami Sofian, Analis SDMA Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Irianita, Kepala Bidang DKK ASN Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat; serta Indra Aida, Anggota Tim TPP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hadir pula Tim Kelompok Kerja 5 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar yang terdiri dari Drajad Fajar Bintara, Erna Rahayu, dan Fahri Taufani, serta Gerald, mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
Selain itu, rapat juga menekankan perlunya penyesuaian Pergub Nomor 6 Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan tambahan penghasilan ASN di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Rancangan Pergub tersebut telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil rapat untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi, sehingga dapat segera diterbitkan pada tahap berikutnya.
Dokumentasi:
