Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Tahun 2025 dengan mengusung tema “Penguatan Pengendalian Kinerja untuk Mewujudkan Kementerian Hukum yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK.” Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar, Jumat (11/07).
Rakor ini mencakup Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajrianor, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah, serta para pejabat manajerial dan non-manajerial, termasuk seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Kegiatan dimulai dengan laporan dari Ketua Penyelenggara Analis SDM Madya, Uray Aswin Umar yang menyampaikan tujuan dan teknis pelaksanaan rakor. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi.
Dalam berbagai hal, Jonny menekankan pentingnya pengendalian pengendalian kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialokasikan kepada setiap satuan kerja. Ia menegaskan bahwa kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah, yang tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, melainkan juga dari ketercapaian output dan kualitas hasil kerja.
“Perjanjian Kinerja adalah instrumen penting dalam bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki indikator yang diukur. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai keberhasilan unit kerja dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan tertinggi, dalam hal ini Bapak Menteri Hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut Jonny menjelaskan bahwa evaluasi capaian kinerja juga berkaitan erat dengan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA, menurutnya, kini telah menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, tidak semata-mata dilihat dari sisi realisasi belanja, namun juga dari ketepatan waktu, kesesuaian keluaran, serta dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap forum ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh yang dapat meningkatkan kinerja kita ke depan. Mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan berkompetisi secara sehat, demi mewujudkan kinerja terbaik dan pelayanan publik yang prima,” tutupnya.
Agenda dilanjutkan dengan sesi Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja yang meliputi presentasi dari masing-masing penanggung jawab program dan satuan kerja. Penyampaian paparan serta sesi diskusi yang dipandu oleh moderator dari perwakilan masing-masing unit, antara lain dari Perancang Perundang Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Strategi Kebijakan (BSK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum serta Reformasi Birokrasi (RB).
Sebagai bentuk tindak lanjut, seluruh penanggung jawab program diminta untuk mempersiapkan paparan capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Term of Referrence (TOR), serta mengisi kuesioner evaluasi untuk pengumpulan data secara menyeluruh.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan setiap satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar dapat terus meningkatkan capaian kinerja secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan budaya kerja di Kementerian Hukum.
Dokumentasi:
