Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan Simulasi Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Yayasan UPB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pimpinan universitas, perwakilan instansi pemerintah, para alumni, serta mitra strategis dari berbagai sektor, Sabtu (08/11).
Kanwil Kemenkum Kalbar diwakili oleh Farida Wahid, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Devy Wijayanti, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Keduanya hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar dalam mendukung kesiapan UPB menghadapi proses akreditasi yang akan dilaksanakan pada 17–19 November mendatang.
Ketua Program Pascasarjana UPB dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan bagian penting dari tahapan persiapan menuju akreditasi unggul. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, dalam mewujudkan kualitas akademik yang unggul serta kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Kalimantan Barat.
Rektor Universitas Panca Bhakti turut memperkuat pesan tersebut dengan menekankan bahwa UPB telah memperkuat kurikulum di bidang hukum bisnis, hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa non-litigasi. “Kami ingin memastikan bahwa lulusan Magister Hukum UPB tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Farida Wahid menyampaikan apresiasi atas upaya Universitas Panca Bhakti dalam menjaga kualitas pendidikan hukum di Kalimantan Barat.
“Universitas Panca Bhakti merupakan mitra strategis Kanwil Kemenkum Kalbar. Kami telah lama berkolaborasi dalam berbagai kegiatan seperti KKN mahasiswa, penyuluhan hukum melalui OBH, hingga pelatihan paralegal serentak. Sinergi ini akan terus kami perkuat, termasuk dengan mendorong pegawai Kemenkum untuk melanjutkan studi pascasarjana di UPB,” ujar Farida.
Farida juga menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penguatan riset dan implementasi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi. Dalam forum tersebut, dibahas pula potensi kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan UPB, khususnya dalam bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta pelindungan KI. UPB juga mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam penelitian terkait potensi Indikasi Geografis (IG) produk unggulan daerah Kalimantan Barat.
Sesi diskusi turut diwarnai dengan berbagai masukan dari peserta. Perwakilan Asosiasi Ritel Perumahan mengungkapkan persoalan plagiarisme desain dan merek usaha, yang langsung ditanggapi positif oleh pihak Kanwil dengan komitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan konsultasi terkait pelindungan KI. Sementara itu, perwakilan rumah sakit menekankan pentingnya koordinasi seluruh pihak agar asesmen lapangan berjalan sukses.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan Universitas Panca Bhakti untuk memperkuat sinergi di bidang akademik, penelitian, dan pelindungan hukum. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan UPB dapat meraih predikat Akreditasi Unggul sekaligus memperkokoh perannya sebagai pusat pendidikan hukum dan inovasi di Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Universitas Panca Bhakti dalam meningkatkan mutu pendidikan hukum di Kalimantan Barat.
“Kami melihat bahwa Universitas Panca Bhakti memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang kompeten dan berintegritas. Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus mendukung upaya peningkatan mutu akademik, riset, dan pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kolaborasi ini bukan hanya untuk mencapai akreditasi unggul, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem hukum dan inovasi di Kalimantan Barat,” ujar Jonny.
Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) Program Studi Magister Hukum UPB pada 17–19 November 2025. Kanwil Kemenkum Kalbar telah menyusun rencana kerja sama strategis di bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, dan juga akan memberikan penguatan sinergi akademik dan kolaborasi hukum antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan UPB untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum di Kalimantan Barat.
