Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan Hukum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Papua Barat secara berani melalui aplikasi Zoom Meeting pada. Diskusi mengangkat tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.” Rabu, (29/10).
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, yang menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi ruang strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris di daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan jabatan notaris.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, kemudian memberikan Berbagai sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam berbagai hal, ia menekankan perlunya penguatan majelis pengawas sebagai pembina dan pengawas agar kewenangan pemeriksaan terhadap notaris berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Direktur Perdata Ditjen AHU, Dora Hanura, yang menguraikan bahwa implementasi Permenkum No. 15/2020 masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain mekanisme pemeriksaan yang berjenjang dan tidak efisien, keterbatasan SDM dan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Ia menekankan pentingnya penerapan mekanisme “ one stop service ” serta peningkatan peran Kanwil dalam pengawasan.
Narasumber kedua, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Papua Barat, Christina Ella Yonata, menjelaskan bahwa tantangan geografis, jumlah Majelis Pengawas Daerah yang terbatas, dan tenggat pemeriksaan 30 hari yang dinilai tidak realistis menjadi hambatan serius dalam penerapan peraturan di lapangan. Ia memberi jaminan terhadap regulasi, sistem digitalisasi, dan penguatan kelembagaan pengawasan.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Rektor Universitas Caritas Indonesia, Robert KR Hammar, yang menilai bahwa penegakan regulasi masih belum optimal karena proses yang berjenjang, SOP yang belum efektif, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan penyederhanaan mekanisme menjadi “ pelayanan terpadu ”, penguatan kewenangan majelis pengawas, dan revisi regulasi untuk mewujudkan efektivitas pengawasan dan kepastian hukum. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, baik secara berani maupun memikat.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen Kanwil dalam memperkuat peran pengawasan terhadap notaris di wilayahnya.
“Pengawasan terhadap notaris bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan notaris kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum dan menjunjung tinggi profesionalitas,” ujar Jonny.
Ia juga menekankan perlunya efektivitas dalam implementasi Permenkum No. 15 Tahun 2020, terutama melalui mekanisme penyederhanaan dan penguatan peran Kanwil Kemenkum Kalbar.
“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat siap mendorong mekanisme yang lebih efisien dan terintegrasi, termasuk sistem one stop service masyarakat, agar pengawasan lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi,” tegasnya.
Dengan terselenggaranya diskusi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat semakin mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui pengawasan notaris yang berintegritas, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat . (Humas/Jm).
Dokumentasi.
