Mempawah – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah di Aula Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), serta pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum), Selasa (26/8).
Kegiatan diikuti 60 peserta, terdiri dari jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar: Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, Kepala Divisi P3H, Zuliansyah, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Devy Wijayanti, Perancang Ahli Madya, Analis Hukum Muda, pejabat fungsional umum, serta tim Helpdesk. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Mempawah hadir Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja Setda, Ketua Dekranasda, Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan PTSP, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial P3A dan PMD, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bidang Perdagangan dan Budaya, Sekretaris Bappeda, perwakilan lurah dari seluruh kecamatan, staf seksi UKM, serta perwakilan kepala desa se-Kabupaten Mempawah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil dalam penguatan layanan hukum. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan Posbankum di 60 desa dan 7 kelurahan hingga akhir Agustus 2025, dengan menyiapkan paralegal sebagai juru damai di desa.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar memaparkan tiga fokus utama, yakni percepatan pendaftaran dan pencatatan KI untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, penguatan layanan AHU melalui fasilitasi digital AHU Online serta pembinaan PPNS, dan pembentukan Posbankum sebagai sarana memperluas akses keadilan. Ia menegaskan, Posbankum akan berperan memberikan konsultasi hukum, layanan mediasi nonlitigasi, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa melalui pelatihan paralegal berkolaborasi dengan LBH terverifikasi.
Diskusi interaktif antara perangkat daerah dan Kanwil membahas pendaftaran merek UMKM, perlindungan produk unggulan daerah, hingga rencana pengajuan Indikasi Geografis seperti kain tenun awan berarak dan buah lakum. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan PTSP melaporkan ada 22 UMKM yang siap mendaftarkan merek, tiga di antaranya sudah diproses, sementara satu telah menerima sertifikat merek.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan pentingnya perlindungan KI bagi UMKM dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang perlu segera diinventarisasi. Sementara Kepala Divisi P3H menekankan bahwa Posbankum akan melembagakan peran desa dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain: komitmen Pemkab Mempawah memfasilitasi pembentukan Posbankum, kolaborasi DPMK UKM dan Dekranasda dengan Kanwil untuk percepatan pendaftaran merek UMKM, identifikasi potensi Indikasi Geografis, penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan KI, serta dukungan Bappeda dalam perencanaan anggaran.
Audiensi ditutup dengan penegasan komitmen bersama memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam memperluas layanan hukum hingga desa, mendorong pemberdayaan UMKM, serta mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dokumentasi:
