Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melakukan audiensi dengan Wali Kota Pontianak, Edy Kamtono. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan Pemerintah Kota Pontianak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum. Selasa (19/8).
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deswati, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Devy Wijayanti, serta JFT dan JFU Kanwil Kementerian Hukum Kalbar.
Kakanwil memaparkan sejumlah program prioritas yang memerlukan dukungan pemerintah daerah. Di antaranya meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Raperda/Raperkada, percepatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual (personal maupun komunal), layanan legalisasi apostille pada dokumen publik, serta percepatan implementasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankumdes/Kel).
Jonny menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendukung berbagai program tersebut, terutama dalam mendorong percepatan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. “Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan layanan hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual hingga akses bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edy Kamtono menyambut baik audiensi ini dan menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalbar. Dukungan Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program-program strategis, termasuk pembentukan Posbankumdes/Kel, penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga evaluasi regulasi daerah agar selaras dengan kepentingan masyarakat serta sistem hukum nasional.
Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarinstansi, sehingga implementasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dokumentasi:
