Pontianak — Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) serta Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida yang membuka kegiatan dengan menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bentuk refleksi dan dasar perumusan strategi ke depan. Fokus pembahasan diarahkan pada dua bidang utama, yakni Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Pelayanan Kekayaan Intelektual, sebagai garda terdepan layanan publik di bawah koordinasi Divisi Pelayanan Hukum.
Pembahasan diawali dengan evaluasi kinerja Bidang Kekayaan Intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, khususnya dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk pelindungan kekayaan intelektual. Ia juga mendorong optimalisasi program kerja dengan menyusun langkah-langkah konkret, terutama peningkatan jumlah permohonan KI, pendaftaran Indikasi Geografis, pencatatan KIK, serta penyelesaian pelanggaran KI baik di pusat maupun daerah.
Selanjutnya, perhatian diarahkan pada pentingnya kolaborasi antara bidang KI dan AHU guna memperkuat pencapaian program prioritas Divisi Pelayanan Hukum. Ditekankan bahwa kedua bidang memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Di sisi KI, fokus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelindungan kekayaan intelektual. Sementara itu, di bidang AHU, target diarahkan pada peningkatan PNBP, pembinaan notaris, penyelesaian laporan pengaduan, dan optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia.
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti memaparkan capaian kinerja selama semester I tahun 2025. Devy menjelaskan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha, peningkatan sosialisasi Indikasi Geografis, serta peningkatan layanan konsultasi KI di berbagai daerah. Setelah itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU Deswati turut menyampaikan capaian di bidangnya, dengan sorotan utama pada pengembangan aplikasi SILANOK untuk mendukung kinerja pengawasan notaris secara digital.
Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Pelayanan AHU juga menyampaikan perkembangan kesekretariatan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Deswati menekankan pentingnya pemenuhan regulasi dalam pengisian keanggotaan majelis agar pelaksanaan tugas berjalan optimal. Sementara itu, capaian PNBP hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,3 miliar, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menindaklanjuti hasil evaluasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan perlunya percepatan realisasi program kerja di kedua bidang. Kadiv Yankum meminta masing-masing bidang menyusun langkah strategis untuk mendukung peningkatan kinerja, termasuk upaya mendorong peningkatan PNBP dan pelayanan berbasis digital. Evaluasi berkala dalam bentuk laporan bulanan akan diberlakukan sebagai alat monitoring yang konsisten.
Salah satu poin penting tindak lanjut adalah pengoptimalan aplikasi SILANOK, yang akan didistribusikan akunnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan notaris secara daring. Selain itu, pengisian keanggotaan MKN dan MPW juga menjadi perhatian utama agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran pada Divisi Pelayanan Hukum dapat lebih terarah dalam menjalankan program kerja serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi ini bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga langkah strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan layanan hukum dan kekayaan intelektual di wilayah Kalimantan Barat.
