Pontianak - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat internal pada Jumat (29/8/2025) secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deswai, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Devy Wijayanti, pejabat fungsional, serta tim helpdesk Divisi Pelayanan Hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum membuka rapat dengan menyampaikan tindak lanjut atas beberapa kebijakan terbaru dari Kementerian Hukum. Beberapa di antaranya adalah rencana aksi PK 2025, Surat Edaran (SE) Dirjen AHU tentang registrasi ulang notaris, SE Direktur Badan Usaha mengenai peningkatan jumlah dan kualitas Perseroan Perorangan (PTP), serta SE Menteri Hukum tentang fasilitasi merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih.
Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting turut dibahas. Di antaranya adalah penundaan target kinerja aplikasi SIMPALNOT yang bergeser dari B.08 ke B.09, mekanisme pendaftaran ulang akun notaris, serta rencana kegiatan sosialisasi jaminan fidusia pada 2 September 2025. Selain itu, Divisi Pelayanan Hukum juga tengah mempersiapkan kegiatan kerja sama bersama Ditjen KI dan Universitas Tanjungpura pada 9 September 2025 yang akan dirangkaikan dengan penandatanganan MoU bersama Politeknik Tonggak Equator dan Politeknik Negeri Ketapang.
Kepala Bidang AHU melaporkan bahwa meskipun target SIMPALNOT bergeser ke B.09, surat resmi penundaan dari Ditjen AHU belum diterima. Di sisi lain, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi terkait percepatan layanan hukum sudah berjalan dengan baik. Terkait peningkatan jumlah PTP, telah dilakukan kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang menargetkan 1.000 UMK untuk didaftarkan, dengan skema biaya PNBP ditanggung oleh KADIN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi menekankan pentingnya percepatan registrasi ulang akun notaris yang meliputi tahap registrasi, verifikasi, hingga pemblokiran akun. Ia juga mengarahkan agar sosialisasi PTP dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk bidang KI, UMK, perbankan, DJP, dan DPMPTSP, guna memperkuat sinergi antarinstansi.
Dalam rapat, Andy Juliardi turut menyampaikan bahwa jika sosialisasi Perseroan Perorangan akan digelar, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran. Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah menggratiskan biaya PNBP bagi peserta melalui skema pembiayaan yang ditanggung mitra, seperti KADIN maupun lembaga lainnya, agar minat masyarakat semakin meningkat.
Dari sisi pelayanan KI, Kepala Bidang KI memaparkan sejumlah capaian, antara lain penerbitan sertifikat Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas, penyempurnaan dokumen IG Madu Kelulut Kapuas Hulu, serta penguatan upaya pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Hukum agar merek kolektif koperasi lebih banyak difasilitasi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum menanggapi dengan menekankan perlunya langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif, kerja sama lintas sektor, serta pengajuan anggaran tambahan agar target kinerja dapat tercapai. Hal ini disambut Kabid KI yang menyampaikan bahwa sosialisasi sekaligus penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi di Kalimantan Barat akan terus dimatangkan hingga pelaksanaan pada 9 September 2025 di Universitas Tanjungpura.
Selain itu, Sari dari Bidang Pelayanan KI melaporkan bahwa pihaknya masih menunggu terbitnya SE Menteri dan petunjuk teknis dari Ditjen KI terkait fasilitasi merek kolektif koperasi. Ia juga menambahkan bahwa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk triwulan IV akan difokuskan pada kegiatan sosialisasi, pendampingan pendaftaran KI, serta kolaborasi bersama mitra strategis.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati beberapa langkah konkret, antara lain menunggu surat resmi penundaan target SIMPALNOT dari Ditjen AHU, mempersiapkan SE pendaftaran ulang akun notaris, memperkuat koordinasi dengan DJKI, hingga mematangkan kegiatan sosialisasi jaminan fidusia dan penandatanganan MoU pada September mendatang.
