Pontianak — Setelah menyelesaikan Kunjungannya di Kantor Kemenkum Kalimantan Barat, Tim Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas bersama Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi P3H, Zuliansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid beserta jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan Senin (20/10).
Kunjungan ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson beserta jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli menjelaskan peran dan fungsi Kemenko Kumham Imipas yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, menggantikan sebagian fungsi koordinasi yang sebelumnya berada di bawah Kemenko Polhukam.
Nofli menegaskan bahwa lembaganya memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. “Kami hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi, tetapi memastikan setiap kebijakan yang dijalankan selaras, efektif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Nofli.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai isu strategis yang dihadapi daerah. Beberapa di antaranya adalah permasalahan kependudukan di wilayah perbatasan yang berpengaruh terhadap daftar pemilih tetap, perizinan tambang yang sulit diakses masyarakat, serta penataan lahan dan tenaga honorer. Deputi mencatat seluruh masukan tersebut untuk dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait agar dapat ditindaklanjuti secara komprehensif.
Staf Khusus Menko Bidang Administrasi, Herdito Sandi, menambahkan bahwa Kemenko Kumham Imipas berkomitmen memperkuat reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Kami ingin memastikan adanya harmonisasi kebijakan dan integrasi sistem pengawasan antar instansi, sehingga pelaksanaan hukum di daerah dapat berjalan efektif dan berkeadilan,” ujarnya.
Usai dari Kantor Gubernur, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan diterima langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Erich Folanda, beserta jajaran struktural. Dalam audiensi tersebut, Deputi Nofli menekankan pentingnya sinergi antara Kemenko Kumham Imipas dan Kejaksaan dalam memperkuat penerapan keadilan restoratif (restorative justice).
Menurut Nofli, keadilan restoratif bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga sarana untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial bagi korban dan pelaku. “Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci agar pelaksanaan keadilan restoratif berjalan konsisten, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas pentingnya penguatan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana terkait penggantian uang dan penelusuran aset (asset tracing). Deputi menilai perlunya mekanisme bersama agar proses pemulihan aset dapat berlangsung transparan dan akuntabel.
Wakil Kepala Kejati Kalbar, Erich Folanda, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan dukungan pihaknya terhadap sinergi antar-lembaga hukum. “Kami siap memperkuat kerja sama dengan Kemenko Kumham Imipas untuk memastikan penerapan hukum yang humanis, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, menilai langkah Kemenko Kumham Imipas ini sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah pusat memperkuat sinergi lintas sektor hukum di daerah. “Sinergi ini sangat penting agar kebijakan hukum nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke daerah,” ujarnya.
Melalui kunjungan dan audiensi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga penegak hukum di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong terwujudnya sistem hukum yang adaptif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Humas).
Dokumentasi:
