Pontianak – Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Kementerian Hukum RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung secara berani melalui aplikasi Zoom Meeting. Selasa (23/9).
Sebanyak 199 peserta CPNS dari berbagai Kantor Wilayah dan Unit Kerja di bawah Kementerian Hukum mengikuti kegiatan ini, terbagi dalam lima angkatan, yakni Angkatan XI hingga XV. Dari jumlah tersebut, 16 peserta berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian integral dari rangkaian Latsar CPNS 2025 yang bertujuan memastikan rencana aktualisasi peserta relevan dan aplikatif dengan tugas pokok di unit kerja masing-masing. Setiap peserta didampingi mentor yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, yang berasal dari pejabat struktural maupun fungsional, termasuk perwakilan Balai Harta Peninggalan.
Kehadiran mentor menjadi kewajiban dalam seminar ini dan berpengaruh langsung terhadap penilaian peserta. Selain itu, kegiatan ini juga dimonitoring secara langsung oleh Tim SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan pelatihan.
Pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 581/K.1/PDF.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS. Melalui evaluasi rencana aktualisasi, peserta diarahkan untuk menyusun program yang dapat diimplementasikan di tempat kerja dengan pendampingan intensif dari para mentor.
Sebagai tindak lanjut, para mentor diminta hadir sesuai jadwal yang ditentukan, sementara peserta diwajibkan berkoordinasi lebih lanjut dengan mentor atau pelatih berdasarkan masukan dari penguji. Hasil rancangan aktualisasi yang telah dievaluasi akan berkelanjutan sebagai bagian dari pelatihan pascapelatihan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komitmen dan integritas. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan tengah membangun zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan terus menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas layanan, serta menolak segala bentuk praktik korupsi dan gratifikasi.
Dokumentasi:
