Pontianak – (30/1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Apel Bersama yang melibatkan Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan serta Kementerian HAM. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Kamis (30/1) dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pecahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan beberapa poin penting dalam arahannya. Jonny menekankan bahwa ASN harus meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi.
Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi audit Ketaatan dan Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan, Jonny Pesta Simamora juga menekankan persiapan pembukaan Entry Meeting yang akan dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan tahun 2024 dan 2025, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Ia juga menginstruksikan agar seluruh unit kerja segera menyusun laporan kinerja untuk bulan Januari 2025 guna memastikan evaluasi yang tepat waktu dan berkualitas.
Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Barat, Kakanwil mengajak seluruh ASN untuk turut menyukseskan acara tersebut dengan mengenakan pakaian adat pada hari Jumat (31/1) sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan keberagaman budaya di Kalimantan Barat.
Apel bersama ini diakhiri dengan semangat kebersamaan serta komitmen seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta mendukung berbagai program dan kebijakan yang telah dicanangkan masing-masing Kementerian baik Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hak Asasi Manusia.
Dokumentasi :
