Pontianak -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hajrianor, menghadiri acara tasyakuran dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 bertempat Lapas Kelas IIA Pontianak dan Via Zoom yang berpusat di Graha bhakti pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Hadir perwakilan Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian, instansi terkait, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kalimantan Barat, serta Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS). Senin (28/04).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam berbagai acaranya menyoroti pentingnya transformasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga harus mempersiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan bagi warga binaan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang produktif setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi peran petugas Lapas yang tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing dan guru bagi warga binaan.

Menteri mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan Lapas untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan keterampilan, seperti pengolahan rotan menjadi produk ekspor dan pembuatan kerajinan tangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi warga binaan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi Lapas.

“Kita harus terus berinovasi agar Lapas tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. Ia berharap seluruh jajaran di lingkungan Lapas dapat memperkuat peran mereka dalam memastikan keberhasilan reintegrasi warga binaan ke masyarakat.

Dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Menteri mengajak semua pihak untuk terus fokus pada tujuan organisasi, yakni memberikan kontribusi nyata bagi pelatihan dan pemberdayaan warga binaan. "Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada profesi dan negara," tutupnya.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Teguh Wibowo, melakukan pemotongan tumpeng yang didampingi oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Mut Zaini. Tumpeng kemudian diserahkan kepada pegawai tertua dan pegawai termuda, serta kepada Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bentuk penghargaan dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam pelayanan pemasyarakatan. Tasyakuran HBP Ke-61 juga diisi dengan penghargaan ketegori Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Terbaik, Dapur Sehat Terbaik, Petugas Berprestasi, Kemitraan Berdampak dan Bermanfaat bagi Pemasyarakatan, serta Cipta Logo HBP Ke-61. Dilakukan pula penyampaian bantuan sosial serentak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Dokumentasi:

Pontianak  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hajrianor. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, beserta seluruh pejabat manajerial, non-manajerial, serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Apel pagi ini menjadi sarana untuk menyampaikan strategi pesan-pesan sekaligus memantik semangat kerja seluruh pegawai. Senin (28/04)

Dalam amanatnya, Hajrianor mengawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta apel, termasuk rekan-rekan yang sedang bertugas di luar kantor. “Bagi teman-teman yang sedang menjalankan tugas di lapangan, semoga kegiatan berjalan lancar,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat dan staf yang hadir, serta masyarakat yang ikut mendukung kinerja Kemenkum Kalbar.

Hajrianor mengaku merasa grogi berdiri di depan rekan-rekannya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum. "Ini pengalaman baru bagi saya. Dulu, saya lebih sering menyampaikan informasi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi," katanya. Ia merefleksikan perjalanan empat bulan terakhir sejak pemekaran struktur organisasi, di mana dinamika kerja di Kemenkum terasa sangat berbeda. “Kita bukan lagi dalam masa transisi, melainkan masa pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab yang lebih besar,” tegasnya.

Sebagai lulusan hukum Universitas Hasanuddin dengan peminatan di berbagai bidang, Hajrianor menekankan pentingnya terus memperbarui pengetahuan hukum. “Ilmu tidak boleh dilupakan. Masyarakat tidak peduli apakah kita hanya mengurus administrasi, mereka menganggap kita harus menguasai seluruh substansi hukum,” ujarnya. Ia mendorong seluruh pegawai untuk memanfaatkan sarana belajar yang mudah diakses, seperti literatur digital, guna meningkatkan kompetensi. "Suatu saat, masyarakat akan meminta penjelasan hukum dari kita. Kita harus siap!" serunya.

Hajrianor juga mengingatkan pentingnya kesiapan dalam pembangunan Zona Integritas, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan (RKPR) serta Laporan Kinerja Satuan Kerja (LKS). "Bagi yang ditunjuk sebagai koordinator, harap proaktif menyatukan kemajuannya. Jangan sampai kami mengirimkannya saat tiba waktu pelaporan," pesannya. Ia menyoroti penurunan peringkat kinerja instansi yang harus menjadi perhatian bersama. “Kita harus bekerja lebih keras untuk kembali meningkatkan capaian kinerja,” tambahnya.

Di akhir amanatnya , Hajrianor mengingatkan seluruh pegawai untuk segera mengupdate data di sistem MyASN dengan menerapkan Multi-Factor Authentication (MFA) sesuai instruksi yang disampaikan sebelumnya. “Mari kita mematuhi semua kebijakan dengan disiplin agar tidak ada batasan dalam pelaporan dan juga mensukseskan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum dan HAM se-Kalimantan Barat Tahun 2025. Yang dilaksankan pada tanggal 30 April ini dan dihadiri pimpinan dari Pusat ”. Apel pagi ini diakhiri dengan harapan agar kinerja Kemenkum Kalbar semakin meningkat di tahun 2025, didukung oleh sinergi dan komitmen seluruh pegawai.

Dokumentasi:

Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menghadiri acara Halalbihalal yang diselenggarakan oleh Konsulat Malaysia di Pontianak. Kegiatan ini berlangsung di Kencana Ballroom Hotel Alimoer pada Minggu (27/04) dan dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, serta instansi terkait lainnya. Acara ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah Indonesia, warga Kalbar, dan warga Malaysia yang berada di Indonesia.

Dalam sambutannya, Azizul Zekri dari Konsulat Malaysia menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik antara kedua negara. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Pemerintah Kalimantan Barat, khususnya dalam memfasilitasi penerbangan Pontianak-Kuala Lumpur, yang memudahkan warga Malaysia mudik saat Lebaran. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan, terutama di bidang pariwisata, ekonomi, dan Kebudayaan,” ujarnya.

Acara ini juga dimanfaatkan sebagai acara memperkenalkan kuliner khas Malaysia kepada tamu undangan. Tahun ini, Konsulat Malaysia menghidangkan ketupat Palas, hidangan khas Semenanjung Malaysia yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus daun palas. Selain itu, tersedia berbagai hidangan lain seperti nasi lemak, sate ayam, dan roti jala, yang turut memeriahkan suasana halalbihalal.

Azizul Zekri menekankan pentingnya silaturahmi dalam mempererat hubungan bilateral. “Halalbihalal dan open house menjadi media untuk memperkuat tali persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat,” ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar kerja sama antara Malaysia dan Indonesia semakin erat di berbagai bidang. Kehadiran Kakanwil Kemenkum Kalbar beserta sejumlah pejabat lainnya menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga hubungan yang harmonis, tidak hanya di tingkat pemerintah tetapi juga antarwarga masyarakat.

Dokumentasi:

Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menghadiri acara pembukaan Festival Naik Dango Ke-2 yang digelar di Rumah Radakng, Kota Pontianak, Sabtu (26/04/2025). Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, BUMN, BUMD, serta perwakilan instansi lainnya, menandai dimulainya rangkaian kegiatan budaya yang berlangsung hingga 30 April 2025.

Festival ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari industri ekonomi kreatif. Dalam Berbagainya, Edi menyatakan bahwa Naik Dango Ke-2 tidak hanya menjadi wadah ekspresi budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui pameran kuliner, kerajinan, dan produk kreatif lainnya.

“Naik Dango adalah bentuk syukur sekaligus upaya menjaga warisan leluhur dan mempererat persaudaraan. Dengan semangat ini, kita meningkatkan silaturahmi dan membangun kota yang lebih baik,” ujar Edi. Ia berharap festival ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat Dayak dalam melestarikan budaya khas Kalimantan Barat, sekaligus memperkuat posisi Pontianak sebagai kota budaya, pariwisata, pendidikan, dan olahraga.

Ketua Panitia Naik Dango Ke-2, Vinsensius Lintas, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara budaya dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah. “Kami yakin budaya dan ekonomi dapat berjalan beriringan, saling memperkuat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Pontianak,” tegasnya.

Festival ini diawali dengan Pawai Budaya dari Rumah Betang menuju Rumah Radakng, di mana peserta menampilkan kekayaan budaya Suku Dayak melalui tarian, atraksi tradisional, dan perlengkapan adat. Selain itu, berbagai stan UMKM turut meramaikan acara, menjadikannya sebagai ajang promosi produk lokal.

Wali Kota Edi juga mengingatkan bahwa Pontianak adalah kota jasa dan perdagangan, dengan mobilitas mencapai lebih dari satu juta orang meski penduduk resminya mendekati 700 ribu jiwa (berdasarkan data e-KTP).

Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan kota. “Kita tidak punya tambang atau hutan, tapi Pontianak menjadi pusat pemasaran hasil perkebunan dan produk ekonomi kreatif. Mari jaga kota ini agar semakin nyaman dan membahagiakan,” ungkapnya.

Vinsensius Lintas juga mengapresiasi para seniman lokal yang tampil secara sukarela untuk menghibur masyarakat. "Tanpa mereka, acara ini tidak akan semeriah ini. Mari beri tepuk tangan untuk para artis yang akan memeriahkan festival hingga penutupan," ujarnya. Ia mengimbau pengunjung untuk menontonnya, terutama saat menikmati hiburan di tribun penonton.

Naik Dango Ke-2 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum persatuan lintas etnis di Pontianak, memperkuat harmoni sosial dan kemajuan bersama. Dengan rangkaian acara yang berlangsung selama lima hari, festival ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan perekonomian lokal, sekaligus menjaga warisan budaya Kalimantan Barat agar tetap lestari.

Dokumentasi:

Pontianak - Dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang menggambarkan semangat pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di tengah lapisan masyarakat, Sabtu (26/04).

Kegiatan diawali dengan Gerak Jalan Bersama yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut menyemarakan acara dengan membuka layanan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), yang disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat terutama dari Kota Pontianak dan Kabupaten lain memanfaatkan moment ini untuk berkonsultasi mengenai permohonan Hak Cipta, pendaftaran Merek, hingga perpanjangan Sertifikat dibidang pelayanan kekayaan intelektual.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Rumah Radakng Pontianak, bertepatan dengan perayaan Naik Dango ke-2 oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak. MIPC ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pengusaha UMKM, tentang pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap pelestarian budaya kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat.

Sebagai wujud nyata penguatan tradisi kedaerahan, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga memberikan edukasi dan sosialisasi langsung kepada para Pengusaha UMKM dengan berpartisipasi dalam rangkaian acara, dengan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya mekanisme dan tata cara pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual atas hasil karya dan produk yang mereka ciptakan.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyediakan bingkisan menarik bagi masyarakat yang memerlukan layanan konsultasi dan tata cara pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual melalui booth MIPC yang disediakan agar semakin menambah semangat dan antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hasil karyanya yang terlindungi.