Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan Tahun 2025 di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pelayanan Kita dan hasil kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat, yang diikuti secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting, Kamis (09/10).

Peserta kegiatan terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas penyandang disabilitas, mahasiswa, serta perwakilan instansi pemerintah dan penyuluh hukum. Turut hadir pula pejabat struktural dan fungsional dari Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, serta perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida. Dalam laporannya, Farida menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut sinergi antara Kemenkumham dan KADIN dalam memperluas akses layanan hukum bagi pelaku usaha.

“Dari sekitar 164 ribu pelaku usaha di Kalimantan Barat, baru sekitar tiga persen yang mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jumlah pendaftar Perseroan Perorangan juga masih sangat rendah. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kesadaran bahwa legalitas dan perlindungan merek adalah fondasi penting bagi keberlanjutan usaha,” ujar Farida.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Henray, Ketua Bidang Organisasi, Hukum, dan Informasi KADIN Kalbar, yang menegaskan dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah.

“KADIN berkomitmen membantu pelaku usaha agar memiliki kepastian hukum melalui pendaftaran merek dan pembentukan perseroan perorangan. Pemerintah kini telah memberi kemudahan dan efisiensi biaya untuk mendirikan badan usaha secara mandiri,” jelasnya.

Perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Permai Budi Sutatyo, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun UMKM berdaya saing.

“Dengan memiliki merek terdaftar dan badan usaha yang sah, UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan dan peluang ekspor,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang sekaligus memberikan keynote speech.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas hukum yang telah disediakan negara. Dengan memiliki merek terdaftar dan status badan hukum, pelaku usaha dapat meningkatkan kredibilitas, menjalin kemitraan, dan memperluas akses pembiayaan. Inilah bentuk perlindungan nyata terhadap karya dan jerih payah saudara-saudara semua,” tegas Jonny.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kanwil Kemenkum Kalbar dan KADIN Kalbar menyerahkan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan kepada dua pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses pendaftarannya. Momentum tersebut menjadi simbol dorongan agar pelaku usaha lain segera menempuh langkah serupa.

Sesi utama diisi dengan dua materi utama yaitu Sari Nurhadi dari Bidang Kekayaan Intelektual yang memaparkan tata cara pendaftaran merek, prinsip first to file system, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap identitas usaha, dan Krisman Samosir dari Bidang Administrasi Hukum Umum yang menjelaskan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021, yang memungkinkan UMKM mendirikan badan usaha tanpa akta notaris.

Antusiasme peserta tampak tinggi saat sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan seputar biaya, prosedur, dan keuntungan pendaftaran merek serta pendirian perseroan dijawab langsung oleh para narasumber.

Menutup kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, menyampaikan harapan agar kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi diikuti dengan tindakan nyata.

“Kami berharap seluruh peserta segera mendaftarkan merek dan membentuk badan usaha yang sah. Dengan demikian, UMKM Kalimantan Barat akan semakin berdaya dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melaksanakan verifikasi dan pendampingan bagi 50 pelaku usaha dalam program pendaftaran Perseroan Perorangan gratis, serta menyusun laporan dan rekomendasi peningkatan sinergi antarinstansi pembina UMKM.

Pontianak – Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Seri Webinar Edukasi KI #31 dengan tema “Peraturan Pelaksana Komisi Banding Paten”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Lily Evelina Sitorus selaku Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten serta Marolita Setiati Anwar, Direktur PT. Spruson Ferguson Indonesia, Senin (22/09).

Webinar ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja Komisi Banding Paten sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem paten di Indonesia. Kehadiran Komisi Banding Paten menjadi krusial dalam memastikan perlindungan hukum bagi pemohon maupun pemegang paten yang mengalami kendala dalam proses pengajuan atau penolakan permohonan.

Dalam pemaparannya, Lily Evelina Sitorus menekankan bahwa Komisi Banding Paten merupakan komisi independen di bawah Kementerian Hukum yang berfungsi sebagai ruang penyelesaian hukum atas penolakan permohonan, koreksi deskripsi, klaim, hingga keputusan pemberian paten. Ia menambahkan, regulasi terbaru kini menghadirkan kepastian hukum lebih jelas, baik terkait mekanisme, jangka waktu pengajuan, maupun besaran biaya banding yang berbeda antara pelaku usaha umum dengan UMKM.

Lily Evelina juga menguraikan substansi rancangan peraturan pemerintah terbaru yang memperkenalkan mekanisme pemeriksaan substantif kembali sebagai bentuk upaya hukum baru. Dengan adanya pengaturan ini, pemohon memiliki kepastian tahapan jika hendak melanjutkan perkara ke Komisi Banding Paten. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat sistem perlindungan paten di Indonesia sekaligus memberikan akses lebih proporsional bagi UMKM melalui biaya banding yang lebih ringan.

Sementara itu, Marolita Setiati Anwar memberikan perspektif dari kalangan praktisi industri terkait pentingnya pemahaman detail atas mekanisme banding sesuai Pasal 67 UU Nomor 65 Tahun 2024. Ia menjelaskan, banding dapat diajukan oleh pemohon, kuasa, maupun pihak yang berkepentingan, dengan ruang lingkup mencakup penolakan permohonan, koreksi deskripsi, klaim, gambar, serta keputusan pemberian paten.

Lebih lanjut, Marolita menekankan urgensi keteraturan dalam prosedur banding, khususnya mengenai batas waktu pengajuan, yaitu tiga bulan untuk kasus penolakan atau koreksi, dan sembilan bulan untuk keputusan pemberian paten. Ia menambahkan, koreksi pasca pemberian paten hanya terbatas pada pembatasan klaim, koreksi terjemahan, atau klarifikasi deskripsi yang ambigu. Dengan demikian, mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk memperluas lingkup invensi.

Menurut Marolita, keberadaan Komisi Banding Paten memberi jaminan transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pemohon maupun pemegang paten. Hal ini diyakini akan semakin memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, serta memberikan keadilan dalam penyelesaian sengketa paten.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan mendorong sosialisasi substansi peraturan pelaksana Komisi Banding Paten, terutama mengenai mekanisme pengajuan, batas waktu, dan biaya banding. Selain itu, perguruan tinggi dan pelaku usaha di Kalbar juga diimbau untuk lebih aktif mendaftarkan paten serta memahami jalur banding yang tersedia apabila menghadapi kendala.

Kanwil juga berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memastikan aturan baru terkait Komisi Banding Paten dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif di daerah. Dengan begitu, diharapkan iklim inovasi di Kalimantan Barat semakin berkembang melalui perlindungan hukum yang lebih kuat dan inklusif.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa keberadaan Komisi Banding Paten merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. “Kami berharap aturan baru ini dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, khususnya akademisi, pelaku usaha, dan UMKM di Kalimantan Barat, sehingga setiap inovasi yang lahir mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai,” ungkapnya.

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan Sosialisasi sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama dengan Politeknik Negeri Ketapang (Politap) terkait penguatan pemahaman dan implementasi Kekayaan Intelektual (KI), Kamis (18/09), bertempat di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar, serta diikuti secara daring oleh 100 peserta. Fokus utama sosialisasi ini adalah pendampingan pendaftaran hak cipta karya ilmiah mahasiswa dan dosen, termasuk skripsi, modul ajar, serta berbagai inovasi akademik.

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Bidang Akademik Politap, Anto Susanto, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penghasil karya inovatif yang perlu mendapat perlindungan hukum. Melalui perjanjian kerja sama ini, Politap berkomitmen mendorong civitas akademika agar aktif mendaftarkan karya cipta mereka, sehingga tidak hanya memiliki nilai tambah tetapi juga kepastian hukum.

Lebih lanjut, Wakil Direktur menyampaikan rencana wisuda Politap pada 27 September 2025, di mana 382 mahasiswa akan didorong untuk mendaftarkan karya ilmiah mereka. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bekal kebanggaan bagi lulusan, sekaligus memperkuat daya saing ketika memasuki dunia kerja dengan kepemilikan hak cipta yang sah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kalbar, Farida, dalam paparannya menjelaskan pentingnya peran kampus dalam ekosistem KI. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan pusat penelitian dan inovasi, sehingga pencatatan hak cipta maupun paten menjadi kebutuhan penting untuk melindungi hasil karya agar tidak dijiplak atau disalahgunakan.

Farida juga menambahkan bahwa pelindungan KI tidak hanya bermanfaat bagi individu pencipta, tetapi juga meningkatkan reputasi institusi dan mendukung akreditasi perguruan tinggi. Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat posisi Politap sebagai role model nasional dalam pengelolaan KI di kampus, khususnya terkait pendaftaran hak cipta skripsi dan karya ilmiah mahasiswa.

Paparan teknis kemudian disampaikan oleh Herry Hermawan dan Ira Witri Jayanti yang menjelaskan tata cara praktis pendaftaran hak cipta melalui sistem daring DJKI. Mekanisme tersebut berlaku untuk berbagai karya tulis, skripsi, modul, buku, hingga karya digital seperti foto, video, atau program komputer.

Selain itu, ditekankan kembali pentingnya prinsip first to publish dalam pendaftaran hak cipta. Mahasiswa diimbau untuk segera mendaftarkan karya ilmiah mereka sebelum dipublikasikan secara luas, agar terlindungi dari risiko plagiasi atau klaim pihak lain. Dengan sistem daring yang sederhana, pencatatan hak cipta kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit setelah dokumen lengkap diunggah.

Sentra KI Politap turut menyampaikan capaian mereka, yakni telah berhasil mendaftarkan 105 kekayaan intelektual, baik hak cipta maupun paten sederhana. Sebagian di antaranya sudah memperoleh sertifikat resmi, sementara sisanya masih dalam proses di DJKI. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Politap dalam membangun budaya pelindungan karya intelektual di lingkungan akademik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora dalam kesempatan yang berbeda menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendukung perguruan tinggi dalam melindungi karya intelektual civitas akademika. Kerja sama dengan Politeknik Negeri Ketapang ini diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana kampus dapat menjadi motor penggerak kesadaran Kekayaan Intelektual, sekaligus mencetak generasi muda yang tidak hanya berilmu tetapi juga terlindungi secara hukum atas setiap karya yang dihasilkan.

Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali melaksanakan layanan konsultasi kekayaan intelektual bagi masyarakat pada hari Senin, 14 Juli 2025 di Ruang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut, pemohon atas nama Riska datang untuk berkonsultasi mengenai tata cara permohonan pendaftaran dua merek miliknya. Konsultasi dilayani langsung oleh ASN Bidang Pelayanan KI, Sigit Pramono, yang memberikan penjelasan secara komprehensif dan rinci mengenai prosedur pendaftaran merek.

Pemohon menyampaikan permasalahan utama terkait bagaimana langkah-langkah awal dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Menanggapi hal tersebut, petugas menyampaikan bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di alamat merek.dgip.go.id.

Selain itu, pemohon diarahkan untuk mempersiapkan dokumen administratif yang menjadi syarat pendaftaran. Dokumen tersebut meliputi formulir permohonan pendaftaran merek, logo merek, KTP, NPWP, dan surat pernyataan kepemilikan merek yang sah.

Untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar, pemohon juga disarankan melakukan pengecekan ketersediaan nama merek melalui portal pdki-indonesia.dgip.go.id. Hal ini penting agar permohonan tidak ditolak akibat kemiripan dengan merek yang sudah tercatat di database resmi DJKI.

Terkait biaya, dijelaskan pula bahwa tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk permohonan merek secara umum adalah sebesar Rp1.800.000,-. Namun, bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), tarif yang dikenakan jauh lebih ringan, yakni Rp500.000,-, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan layanan konsultasi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar lebih memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan pemohon dapat segera melengkapi dokumen persyaratan dan melakukan proses pendaftaran merek sesuai prosedur yang berlaku, sehingga hak eksklusif atas merek usahanya dapat segera terlindungi secara hukum.