Singkawang - Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kembali menyambangi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dan disambut hangat oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Heri Apriadi beserta jajaran, maksud kedatangan tim adalah menyampaikan terkait pemanfaatan KI dengan mendorong potensi Indikasi Geografis Keramik/ Guci Singkawang yang disertai pula pencanangan Kawasan Desain Industri Keramik/ Guci Singkawang dan mendorong berbagai produk unggulan sebagai merek kolektif di kelas kuliner yang ada di Kota Singkawang, kerajinan keramik/ guci Singkawang terdiri dari beberapa titik, yaitu keberadaannya ada di PT. Lentera Borneo Prima dan Desa Sakok. Singkawang sangat terkenal sebagai sentra penghasil keramik sejak 1895, sentuhan budaya China sangat terasa pada keramik asal tempat yang berjuluk Kota Seribu Kelenteng ini, Sentra kerajinan keramik tradisional di Singkawang berpusat di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Daerah ini terdapat di kawasan pintu masuk ke Singkawang dari arah Selatan, berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Singkawang, Industri keramik di Sedau pertama kali dirintis para imigran Tiongkok yang datang ke Singkawang sekitar 1895. Industri ini juga tercatat sebagai pabrik pertama keramik di Kalimantan Barat;

Kepala Dinas Pariwisata menjelaskan terkait keberadaan Guci/ Keramik Singkawang saat ini masih menggugah para re-generasi, dikarenakan para penggiat keramik tersebut sudah memiliki usia yang cukup rentah, namun dibawah naungan Dinas Pariwisata sebagai pembina pengusaha industri keramik Singkawang tetap melakukan upaya dan langkah strategis untuk mengumpulkan anggota pengrajin keramik untuk memenuhi stimulasi program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai potensi Indikasi Geografis dan Kawasan Desain Industri pada kesempatan pertama;

Dilanjutkan dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Darwin, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Rizky Hardi Maulana dan Analis Ekonomi Kreatif Rinda Wiyanti menyampaikan bahwa pembuatan keramik merupakan usaha turun-temurun. Pada mulanya kerajinan ini hanyalah pekerjaan sampingan dan berskala rumah tangga. Tetapi pada perkembangannya, pembuatan keramik menjadi industri berskala kecil dan menengah.

“Kerajinan keramik di Sedau merupakan tradisi pembuatan keramik tradisional yang masih tersisa di Asia, selain di Vietnam,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Emy Erwanda pada 2012 lalu yang dinukil dari Peladang kita, keramik Singkawang memiliki motif yang khas Dinasti Ming, seperti burung hong, kepala naga, gulungan surat serta kepala dewa. Hal yang menarik tentunya adalah teknologi pembuatannya yang disebut tungku naga, Tungku naga merupakan salah satu ciri khas dalam tradisi pembuatan keramik di Singkawang. Penggunaan tungku tidak ditemukan di daerah lain, bahkan di Tiongkok sekalipun yang merupakan tanah leluhur para perajin tembikar di Singkawang;

Dilanjutkan dengan masukan dan saran Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat yang telah kolaboratif dengan Perangkat Daerah di Kota Singkawang melakukan pendampingan terhadap mekanisme/ tata cara pembuatan buku persyaratan Indikasi Geografis Keramik/ Guci Singkawang dengan ketentuan menyiapkan terlebih dahulu penyusunan buku persyaratan, pelabelan produk IG Guci Singkawang, pengisian peta wilayah Kota Singkawang terkait jenis, motif, kerajinan, dan karya apa saja yang menjadi nilai tambah ekonomi dari suatu kerajinan di Desa Sakok dan PT. Lentera Borneo Prima Singkawang, sekaligus mendorong Kawasan Desain Industri Keramik/ Guci Singkawang dimana harus menyampaikan profil secara singkat terkait asal, lokasi, pemberdayaan, AD/ART PT. Lentera Borneo Prima, distribusi penjualan/ ekspor pada pasar dan keterlibatan pemerintah kota singkawang dalam mendukung memajukan perekonomian di wilayah khususnya Kota Singkawang;

Tim Kanwil Kemenkum Kalbar beralih menuju ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Soelthan M. Tjsafioeddin Singkawang dalam rangka memberikan Edukasi dan Stadium General (Kuliah Umum) bagi Civitas Akademika, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, tim disambut hangat oleh Ketua STIH Rudi Burhan beserta jajaran dalam mempersiapkan perkuliahan umum, dimana pada kesempatan ini STIH Singkawang memberikan kepercayaan penuh kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai Narasumber/ Pemateri Tunggal dalam program studi "Sistem Keberadaan HKI Dalam Hukum di Indonesia" dengan peserta berjumlah 100 (seratus) orang dantaranya perwakilan dari Mahasiswa/i STIH Singkawang, perwakilan dari SMK se-Kota Singkawang, perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan dari Yayasan STIH Soelthan M. Tjsafioeddin;

Pemateri/ Narasumber pada perkuliahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar Hajrianor. Didampingi oleh tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang mengemas kegiatan melalui materi awal dilakukan dengan membuka Pre Test dalam bentuk Quizizz. Dilanjutkan dengan paparan Kepala Divisi Pelayanan Hukum bahwa hakekatnya Sistem Keberadaan HKI Dalam Hukum Indonesia diawali dengan tahapan pengenalan melalui definisi-definisi dasar terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual, jenis kepemilikan kekayaan intelektual, pengaturan/ rezim Kekayaan Intelektual di Indonesia yang saat ini sudah tersebar dalam berbagai regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan rezim hukumnya;

Selanjutnya disampaikan jumlah perbandingan permohonan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 periode tahun berjalan, disampaikan pula terkait pengembangan hak kekayaan intelektual dengan mengenali terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan atas : manfaat mendaftar dan mencatatkan kekayaan intelektual, ruang lingkup KI, jangka waktu pelindungan, tarif PNBP, larangan atas plagiasi, siapa saja yang berperan atas kekayaan intelektual, tugas dan tanggung jawab civitas akademika terhadap kekayaan intelektual dan sistem dalam mengaplikasikan serta mengimplementasikan kekayaan intelektual di Indonesia khususnya di Kota Singkawang;

Sebelum diakhiri kegiatan kuliah umum dan prosesi pertukaran plakat antara STIH Soelthan M. Tjsafioeddin Singkawang dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, dilakukan kembali dengan rangkaian Pos Test kepada peserta yang hadir dengan jumlah 100 (seratus) orang termasuk para dosen pengajar STIH Singkawang, dimana Pos Test dimaksud dilakukan untuk mengukur sampai dimana pemahaman, kesadaran dan keterlibatan peran civitas akademika dalam pemanfaatan kekayaan intelektual yang berkelanjutan, selanjutnya tim Kanwil Kemenkum Kalbar juga menyebar Kuesioner dalam bentuk Survey Kualitas Pelayanan, perihal dimaksud menjadikan feedback dan barometer serta benchmarking terhadap pengembangan aparatur SDM Kantor Wilayah sebagai SDM yang berkualitas bagi internal maupun eksternal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah mendampingi proses penyusunan buku persyaratan Indikasi Geografis Keramik/ Guci Singkawang kepada pembina pengusaha dari pengrajin keramik/ guci yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Kanwil Kemenkum Kalbar secara continue koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang terkait kelengkapan buku persyaratan Indikasi Geografis dan pencanangan Kawasan Desain Industri Keramik/ Guci Singkawang.

Kanwil Kemenkum Kalbar senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang atas partisipasi Pemerintah Kota Singkawang dalam mellibatkan peran Kantor Wilayah dalam pemanfaatan pengembangan kekayaan intelektual yang berkualitas.

Pontianak – Jajaran Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Sore secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (25/4/2025). Kegiatan yang berlangsung pukul 16.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, sebagai Pembina Apel.

Dalam amanatnya, Kakanwil menyampaikan pentingnya persiapan rapat koordinasi antara Kanwil Kemenkumham Kalbar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur tersebut menjadi fokus utama untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta agenda seperti pemberian kategori penghargaan.

Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam jalan santai yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kalbar dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan keesokan harinya. Tak lupa, ia mengimbau agar pegawai turut memeriahkan Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 dengan menggunakan twibbon di media sosial masing-masing.

Apel sore ini juga menjadi momen evaluasi program kerja masing-masing tim yang telah disusun pada Apel Pagi sebelumnya. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa oleh Tri Wibowo, berjalan dengan khidmat, tertib, dan lancar.

Dengan semangat kolaborasi, Kemenkum Kalbar terus memperkuat sinergi internal maupun eksternal demi mendukung pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar  Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 24 April 2025, di Ruang Rapat Transit Kanwil Kemenkum HAM Kalbar ini bertujuan memastikan keselarasan Raperda dengan ketentuan peraturan-undangan serta prinsip pembentukan hukum yang efektif. Hadir sebagai pembuka, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum HAM Kalbar, Zuliansyah, SH, M.Si, menekankan pentingnya harmonisasi norma untuk menghindari cacat prosedur, Kamis (24/04).

Rapat dihadiri oleh Ambrosius Sadau (Kepala Bappeda Kapuas Hulu), Yovinus Riady (Kepala Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu), dan Nanang Padli, S.Km, M.Si (Sekretaris Dinas Kesehatan). Turut hadir perwakilan Dinas PUPR (Imam Buchari dan Esti Indrawati), Tim Pokja 5 Kemenkum Kalbar (Drajad Fajar Bintara, Achmad Yusuf, Erna Rahayu, Fahri Taufani), serta perancang peraturan Setda Kapuas Hulu. Kolaborasi multisektor ini menunjukkan komitmen pemangku kepentingan dalam menyusun RPJMD yang holistik.

Zuliansyah dalam pemaparannya Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2022, yang mengamanatkan harmonisasi Raperda oleh lembaga yang berwenang. “Proses ini krusial untuk memastikan RPJMD Kapuas Hulu selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah, serta memenuhi asas  kepastian hukum ,” ujarnya. Diskusi fokus pada penyesuaian sistematika RPJMD, mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, yang berbeda dengan pedoman lama dalam PP No. 8 Tahun 2008.

Ketua Tim Pokja 5, Drajad Fajar Bintara, menjelaskan bahwa perubahan struktur RPJMD diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan terbaru. “Melalui rapat ini, kami menyepakati format penyesuaian RPJMD sesuai Inmendagri 2025, termasuk integrasi tema transformasi pembangunan dan prioritas strategi Kabupaten Kapuas Hulu,” jelas Drajad. Hal ini diharapkan mempermudah perangkat daerah dalam menyusun Renstra yang terukur.

Ambrosius Sadau, Kepala Bappeda menyambut positif hasil rapat. “Dengan harmonisasi ini, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tapi juga peta jalan konkret untuk percepatan pembangunan,” ungkapnya. Yovinus Riady menambahkan, langkah ini memperkuat sinergi antar-OPD, terutama dalam menyinkronkan prioritas program seperti infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjutnya, Tim Pokja 5 dan pemrakarsa akan merevisi Raperda berdasarkan masukan rapat. Rencananya, dokumen final akan segera diserahkan ke DPRD Kapuas Hulu untuk pengesahan. “RPJMD yang terharmonisasi ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kapuas Hulu selama lima tahun ke depan,” tutup Zuliansyah. Dengan demikian, proses pembangunan daerah diharapkan lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema "Penyusunan Regulasi sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih". Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si.  Kamis (24/04).

 Turut hadir dalam kegiatan ini Zuliansyah, SH., M.Si., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, beserta para Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sebelum pemaparan materi dimulai, dilakukan pembacaan doa sebagai bentuk pengharapan agar kegiatan berjalan lancar. 

Materi pertama disampaikan oleh Unan Pribadi, SH., MH., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, yang memaparkan pentingnya penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Hadir sebagai peserta, para Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar turut aktif menyimak penjelasan mengenai harmonisasi aturan untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Selanjutnya, Dr. Dhahana Putra memberikan paparan mengenai urgensi penyusunan regulasi tersebut, termasuk dorongan kepada kepala daerah untuk mempercepat pembentukan koperasi. Dalam kesempatan ini, para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar juga mendapat penjelasan mengenai rencana pemberian reward bagi Kakanwil, Kadiv, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja optimal. 

Dalam pemaparannya, Dhahana Putra juga membahas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk wacana untuk meniadakan ketentuan pidana dan denda dalam Perda. Peserta dari Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar menyambut baik gagasan ini sebagai upaya penyederhanaan regulasi daerah. 

Dokumentasi:

Pontianak – Jumat (25/4/2025) Sseluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti apel pagi secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dilaksanakan dalam skema Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kerja meskipun tidak berada di kantor.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan sejumlah arahan penting. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya menjaga kinerja dan tanggung jawab kerja di tengah sistem kerja fleksibel. Apel pagi ini juga dimanfaatkan sebagai forum untuk rapat persiapan kerja harian yang akan dilaksanakan pada hari yang sama.

Lebih lanjut, Jonny menugaskan kepada seluruh ketua tim kerja untuk segera menyusun rencana kerja harian bersama anggota timnya. Rencana tersebut wajib dilaporkan pada apel sore sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas masing-masing tim.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang akan digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Kalbar. Persiapan kegiatan ini saat ini tengah dilakukan oleh tim dari Kanwil.

Selain itu, Jonny juga mengundang seluruh pegawai untuk turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk jalan santai, yang dirangkaikan pula dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kalbar, Zuliansyah, turut memberikan arahan terkait rencana rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalbar yang dijadwalkan pada 30 April 2025 mendatang. Rapat tersebut rencananya akan berlangsung di Ruang Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Ditutup dengan pembacaan doa, kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya sinergi, kedisiplinan, dan perencanaan kerja yang matang demi mendukung kinerja Kementerian Hukum Kalbar secara optimal. (eth)