Pontianak - Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan digelar di Ruang Rapat Muladi dan melibatkan peserta baik secara luring maupun melalui virtual meeting, dengan menghadirkan perangkat daerah dari Kabupaten Sanggau serta perwakilan instansi terkait. Jumat (5/12).

Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Zuliansyah, bersama Pokja 5 Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat. Dalam pengantarnya, ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan penyusunan regulasi sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki konsistensi norma, serta selaras dengan kebijakan nasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Paulus Usrin, turut memberikan pemaparan mengenai urgensi penyusunan roadmap ini. Ia menjelaskan bahwa rencana strategis tersebut dibutuhkan sebagai panduan perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengendalian inflasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Pembahasan teknis dipandu oleh Drajad F. Bintara dari Pokja Harmonisasi, dengan fokus pada penyesuaian sistematika, teknik penyusunan, serta penajaman substansi agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Forum juga menyepakati sejumlah penyempurnaan terkait struktur norma dan indikator strategis dalam pelaksanaan kebijakan inflasi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi ini. Ia menegaskan bahwa kualitas regulasi daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Harmonisasi regulasi daerah merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun roadmap pengendalian inflasi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya harmonisasi ini, kami berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Jonny.

Melalui rapat ini, Raperbup Sanggau dinyatakan selesai tahap harmonisasi dan akan diterbitkan Surat Selesai Harmonisasi melalui aplikasi e-Harmonisasi sebelum memasuki proses finalisasi penetapan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Apel Sore Virtual yang diikuti seluruh jajaran pegawai baik struktural maupun fungsional. Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah.

Dalam amanatnya, Zuliansyah menyampaikan penekanan terkait ketepatan waktu dalam pengunggahan data dukung rencana aksi. Ia mengingatkan bahwa batas waktu pengunggahan ditetapkan hingga pukul 18.00 WIB pada hari yang sama. Jumat (5/11).

“Saya ingin kembali menegaskan bahwa unggah data dukung rencana aksi wajib diselesaikan hari ini. Masih ada waktu sekitar satu setengah jam untuk memastikan seluruh data telah lengkap. Kelengkapan data ini sangat penting karena berdampak langsung pada penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memberi informasi bahwa pada hari Senin mendatang akan dilaksanakan rapat internal pelaporan kinerja masing-masing tim kerja. Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda rapat tingkat nasional yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Desember 2025.
Sebelum menutup apel, Zuliansyah juga mengingatkan pegawai agar memastikan keamanan kantor sebelum meninggalkan ruangan, serta memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat dan menjaga kesehatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan jajaran dalam mengikuti apel serta menekankan pentingnya keseriusan dalam penyelesaian data kinerja.

“Apel ini bukan hanya rutinitas, tetapi refleksi kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga capaian kinerja instansi. Saya berharap seluruh pegawai dapat bekerja dengan tertib, memastikan seluruh data valid dan tepat waktu, karena ini menjadi representasi profesionalitas kita sebagai aparatur negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian kewajiban sesuai jadwal menjadi bagian dari budaya kerja positif yang harus dibangun dan dipertahankan. (Humas).

Dokumentasi:

Jenewa - Hari ketiga penyelenggaraan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa, menjadi momentum penting bagi Indonesia. Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti global memperoleh dukungan luas dari sejumlah negara dan kelompok regional. Kamis (12/4).

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar. Dalam paparannya, Wamenlu menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar streaming musik terbesar di dunia dan bahwa ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Proposal Indonesia juga menyoroti dampak perkembangan kecerdasan buatan terhadap ekosistem media dan perlindungan karya cipta.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” ujar Arief Havas Oegroseno dalam forum WIPO.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan, Andry Indrady, menjelaskan bahwa usulan Indonesia memuat tiga pilar strategis yang menjadi arah pembahasan di tingkat internasional.

“Pertama, membangun kerangka tata kelola global di bawah WIPO. Kedua, mengeksplorasi mekanisme pembayaran royalti alternatif dan model distribusi yang lebih adil. Ketiga, memperkuat tata kelola collective management organization lintas negara,” paparnya.

Setelah presentasi, sejumlah negara menyampaikan dukungan penuh terhadap proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan eksplisit datang dari Arab Saudi, Filipina, Iran, Pakistan, Mesir, Aljazair, Kazakhstan, Thailand, serta kelompok Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu, negara-negara dalam kelompok GRULAC (Latin America and Caribbean) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe) memberikan respons positif dan membuka peluang dialog lanjutan.

Menanggapi dukungan tersebut, Wamenlu menyampaikan apresiasi dan komitmen Indonesia untuk melanjutkan proses diplomasi substansial.

“Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Di sela-sela penyelenggaraan SCCR, delegasi Indonesia juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral strategis dengan Jepang, Amerika Serikat, IFPI, Uni Eropa, APG, CEBS, dan beberapa perwakilan negara lainnya sebagai bagian dari langkah memperkuat dukungan diplomasi teknis menuju pembahasan lanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menilai capaian Indonesia dalam forum internasional ini sebagai langkah maju yang menunjukkan posisi Indonesia dalam tata kelola kekayaan intelektual global.

“Dukungan internasional terhadap proposal Indonesia di WIPO menunjukkan bahwa kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi dan industri digital, tetapi juga aktor penting dalam membentuk standar global. Langkah ini patut diapresiasi karena berdampak langsung bagi pelindungan pencipta, pelaku industri kreatif, dan ekosistem kekayaan intelektual nasional,” ungkap Jonny.

Lebih lanjut, ia berharap hasil pembahasan ini melahirkan mekanisme royalti yang tidak hanya adil di tingkat global, tetapi juga mudah diimplementasikan pada sistem nasional dan daerah. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak -  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan apel pagi secara virtual melalui Zoom Meeting dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai yang bekerja melalui skema Work From Anywhere (WFA). Apel ini dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Zuliansyah, yang bertindak sebagai pembina apel. Jumat (05/12).

Dalam amanatnya, Zuliansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang tetap menunjukkan komitmen dan disiplin kerja meskipun bekerja secara daring. Ia juga memberikan penghargaan kepada tim perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, dan seluruh pegawai yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pembentukan paralegal hingga peresmian Pos Bantuan Hukum pada 4 Desember 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kalimantan Barat telah mencapai target 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan. Capaian tersebut diakui sebagai langkah maju dalam pemerataan akses layanan hukum di wilayah Kalimantan Barat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan lagi sekadar pencapaian angka, melainkan memastikan operasional, keberlanjutan, dan manfaat layanan tersebut dapat dirasakan masyarakat.

Dalam arahannya, Zuliansyah juga menyampaikan informasi hasil koordinasi dengan BPHN bahwa pada awal tahun 2026 direncanakan pelaksanaan peresmian Pos Bantuan Hukum seluruh Indonesia oleh Presiden. Ia juga menekankan pentingnya pencatatan progres pekerjaan harian serta penyelesaian unggahan data pendukung percepatan rencana aksi B11 dengan batas akhir pada hari ini, pukul 18.00 WIB.

Selain itu, Kepala Bagian Tata Usaha mengingatkan seluruh pegawai untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut memberikan pernyataannya terkait pelaksanaan apel pagi virtual ini. Ia menegaskan bahwa format kerja hybrid tidak boleh mengurangi kualitas dan profesionalitas pelayanan.

“Apel pagi ini bukan hanya rutinitas, tetapi pengingat komitmen kita sebagai abdi negara. Meskipun dilakukan secara virtual, semangat pelayanan dan integritas harus tetap menjadi fondasi setiap langkah. Terima kasih atas dedikasi seluruh jajaran. Kita sudah mencatat capaian penting tahun ini, termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh Kalimantan Barat. Namun pekerjaan belum selesai. Yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan layanan dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jonny.

Melalui apel ini, seluruh pegawai diinstruksikan melanjutkan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada apel sore sebagai bagian dari pemantauan progres kinerja harian.

Apel ditutup dengan pembacaan doa oleh Iqbal sebagai bentuk refleksi dan harapan atas lancarnya seluruh agenda kerja. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan agenda besar berupa Peresmian 2.145 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang dipusatkan di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, akademisi, lembaga bantuan hukum, hingga perwakilan masyarakat desa/kelurahan secara luring dan daring.

Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan menjadi tonggak penting dalam perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat terbawah. Dengan hadirnya Posbankum, masyarakat kini dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, tepat, dan tanpa biaya, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat juga melaksanakan agenda bersejarah, yaitu Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk Tenun Cual Sambas. Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, kepada Bupati Sambas, Satono, sebagai bentuk pengakuan terhadap autentisitas dan kekhasan Tenun Cual yang telah melewati proses pengajuan sejak tahun 2024.

Penetapan Indikasi Geografis ini menjadi pencapaian besar bagi Kabupaten Sambas dan masyarakat pengrajin Tenun Cual. Proses panjang yang ditempuh melibatkan sinergi erat antara pemerintah daerah, pengrajin, dan Kanwil Kemenkum Kalbar, mulai dari pemetaan potensi, penyusunan dokumen teknis, hingga verifikasi substansi. Pengakuan IndiGeo tersebut menegaskan bahwa Tenun Cual Sambas memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki daerah lain, sekaligus menjadi warisan budaya yang memiliki nilai estetika dan sejarah mendalam.

Kanwil Kemenkum Kalbar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sambas atas kolaborasi yang terjalin erat selama proses pengajuan. Pendampingan intensif yang dilakukan bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) telah membuahkan hasil signifikan, termasuk dalam memastikan standar mutu dan keberlanjutan Tenun Cual Sambas sebagai identitas budaya daerah.

Dengan pengakuan sebagai produk IndiGeo, Tenun Cual Sambas diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan memperkuat kesejahteraan para pengrajin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain menjadi karya ekonomi kreatif, Tenun Cual juga merupakan simbol kekayaan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan.

Momentum penyerahan sertifikat IG ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi produk khas daerah yang berpeluang memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Upaya kolektif tersebut akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan eksistensi kekayaan intelektual berbasis komunal di Kalimantan Barat.

Sebagai komitmen keberlanjutan, Kanwil Kemenkum Kalbar menetapkan beberapa langkah tindak lanjut, diantaranya melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk optimalisasi pemanfaatan Sertifikat IG, termasuk penguatan kelembagaan MPIG Tenun Cual Sambas, menyusun pola asistensi dan monitoring berkelanjutan kepada MPIG dalam aspek pengawasan mutu, pemasaran, dan pemanfaatan IG sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi daerah.

Kanwil Kemenkum Kalbar juga akan mendorong kabupaten/kota lain untuk mengajukan potensi produk Indikasi Geografis sebagai bentuk perluasan pelindungan dan penguatan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Kanwil Kemenkum Kalbar terus berkomitmen menghadirkan pelayanan, pendampingan, dan pelindungan Kekayaan Intelektual demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kekayaan budaya Kalimantan Barat.